ShePublik.my.id

CIKARANG UTARA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi tengah mematangkan rencana kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang dan tambang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan di wilayah tersebut.

​Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha transportasi sebelum aturan resmi diberlakukan. ​“Penerapan ini tentu akan kami sosialisasikan terlebih dahulu, baik melalui Peraturan Bupati maupun Surat Edaran terkait jam operasional truk,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Selasa (5/5/2026).​

​Saat ini, Dishub sedang menyusun kajian teknis yang akan menjadi dasar hukum penerapan aturan. Kajian tersebut mencakup:​Penentuan ruas jalan khusus kendaraan berat.​Pengaturan jadwal operasional.​

Skema pengawasan dan penindakan di lapangan.

​Agus menjelaskan, rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Lalu Lintas bersama Satlantas Polres Metro Bekasi. Prioritas utama adalah memastikan angkutan tambang tidak mengganggu mobilitas warga pada jam sibuk (peak hour), seperti waktu keberangkatan kerja dan sekolah.

​Kebijakan ini juga merespons maraknya pelanggaran truk yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Bekasi.“Pelanggaran di lapangan kerap menjadi faktor utama kerusakan jalan dan pemicu kecelakaan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama dan penegakan aturan yang lebih tegas,” tegas Agus.

​Ia menambahkan bahwa kebijakan serupa telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah lain. Selain mengatur waktu melintas, kajian teknis tersebut juga akan memuat sanksi bagi sopir atau pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan.

​Dalam penyusunan kebijakan ini, Dishub turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) hingga instansi terkait lainnya, guna menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan kondusif bagi masyarakat. (Team)