SHEPUBLIK.MY.ID — JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen penuh untuk merampungkan berbagai proyek pembangunan strategis di Ibu Kota yang sempat terbengkalai pada masa kepemimpinan sebelumnya. Tekad ini didasari atas kegelisahannya melihat banyak program yang tidak kunjung selesai.​

Sejak resmi memimpin Jakarta pada 20 Februari 2025, Pramono konsisten menegaskan fokus kerjanya untuk mengurai sumbatan pada proyek-proyek yang bertahun-tahun tertunda karena kendala hukum dan administrasi.​

“Kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” ujar Pramono saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas, Rabu (28/1/2026).​

Pria yang akrab disapa Pram ini menyadari bahwa penyelesaian proyek-proyek tersebut tidak sekadar melanjutkan pembangunan fisik. Tantangan terbesar justru terletak pada penyelesaian status aset, hambatan administrasi, serta persoalan hukum yang rumit.

​Sebagai contoh, Pram membeberkan strateginya dalam menyelesaikan dua proyek yang sempat macet bertahun-tahun, yakni proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said serta program penataan lahan.​

Langkah awal yang ia ambil adalah membereskan celah hukumnya. Pemprov DKI Jakarta menggandeng sejumlah instansi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan sekaligus menjamin kepastian hukum di setiap tahapan proyek.​Pendekatan taktis tersebut kini mulai membuahkan hasil.

Sejumlah proyek strategis yang sebelumnya jalan di tempat kini memperlihatkan progres signifikan; sebagian telah selesai ditata ulang, dan sebagian lainnya siap melanjutkan tahapan konstruksi fisik.

Red/

ShePublik.my.id